Fenomena Raja Ketoprak di Era Kebangkitan Raja-Raja Nusantara, Ini Catatan Sekretaris Majelis Kedatuan Sidenreng

oleh -728 views

JAKARTA, KATAINFO.com — Ungkapan menarik yang disampaikan oleh Andi Firdaus Daeng Sirua Arung Ajatappareng-Sidenreng II, Sekretaris Majelis Adat Kedatuan Sidenreng (MAKS), saat mengikuti diskusi terbatas di Pusat Penelitian Arkeolog Nasional Universitas Indonesia (UI), yang mengangkat tema, “Raja-Raja Nusantara Dalam Pusaran Ketoprak dan Pemahaman Sejarah”, Selasa, (25/2/2020).

Diskusi menampilkan pembicara tunggal, Prof. DR. Agus Aris Munandar, M.HUM. Guru Besar FIB UI Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), yang membawakan makalah berjudul, Munculnya Pengakuan Kerajaan-Kerajaan Baru, Fenomena Sejarah Kebudayaan Indonesia

Dalam pemaparan, Prof. Agus, banyak menyentil pemunculan fenomena Raja Sejagat dan King of The King Sunda Empire, dengan memberikan istilah Raja Ketoprak.

Saat interaksi diskusi berlangsung, Firdaus menyampaikan dengan nada guyon, bahwa mungkin istilah yang lebih menarik untuk menyebut fenomena raja-rajaan yang muncul sekarang seperti pada kasus Raja Sejagat, adalah raja antropolog pada makna sosiologi kontemporer.

Pada era postmodernisme untuk memaknai fenomena raja-rajaan sebagai produk budaya seperti dimaksud Jean Baudrillard, pakar teori kebudayaan dan filsuf kontemporer dari Universitas Paris, adalah sejenis raja-rajaan yang dilahirkan lewat media publikasi.

Fenomena kehadiran raja-raja baru, menurut Prof. Agus, sesungguhnya merupakan bagian dari suatu Upaya Revivalistic Tendensius.

Tendensius dimaksud adalah, sebagian karena ingin meneruskan tradisi “Keraton” yang telah lama menghilang, namun pada fenomena tertentu pemunculannya hanya sebatas menghadirkan suatu kebanggaan pribadi karena ingin menjadi terpandang di kalangan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan Prof. Agus, bahwa instrumen yang digunakan oleh raja-raja baru untuk mendapat legitimasi sebagai raja, di antaranya adalah: mencari simpati dan dukungan dari masyarakat dengan menyodorkan argumen bahwa dirinya masih darah biru dan menganggap layak untuk melanjutkan tradisi sebagai raja.

Firdaus sempat menimpali pandangan Prof. Agus, bahwa bagi seorang Pewaris Tahta kerajaan tidak perlu mencari sempati atau dukungan seperti halnya dengan raja-raja ketoprak, yang mungkin saja terlahir melalui proses seperti dalam praktek politik Pilkada, dengan segala bumbu pencitraan di publik.

Artinya, bagi seseorang yang akan diangkat sebagai raja atau pengganti raja rujukannya adalah pakem atau tradisi yang dianut masing-masing eks kerajaan bersangkutan.

Namun yang perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa Raja dan Kerajaan pada konteks NKRI sekarang, kehadirannya hanya sebatas sebagai institusi tradisional yang berfungsi menggerakkan kegiatan adat dan budaya daerah, tidak sama raja dan kerajaan pra kemerdekaan yang memiliki batas-batas teritorial, warganegara, kekuasaan, pengadilan dan angkatan perang.

Jadi kehadirannya harus dimaknai secara antropolog atau bukan dengan tafsir ilmu politik an sich, sebab Raja dan Kerajaan di era NKRI bukan sebagai penguasa publik dan sebagai negara dalam negara melainkan sebagai Pamong Adat dan Budaya yang kedudukannya sebagai Pemimpin Lembaga Adat di Daerah.

Sementara Lembaga Adat yang berkembang sejak jelang reformasi, terdapat dua bentuk kelembagaan, yaitu: Lembaga Adat Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja/Sultan atau dengan gelar raja masing-masing daerah dan Lembaga Masyarakat Adat yang dipimpin oleh Pemangku Adat.

Mengenai fenomena Raja-raja Ketoprak, bisa saja muncul di suatu wilayah terutama di wilayah yang secara historis mengalami diskontinuitas sejarah selama ratusan tahun bagi kerajaan bersangkutan sehingga sulit mengidentifikasi siapa pewaris tahta yang layak untuk diangkat sebagai raja.

Bagi kerajaan yang sejarahnya terputus cukup lama, seperti sejumlah kerajaan-kerajaan kuno yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Prof. Agus tentu mengalami kesulitan sebab yang tersisa adalah hanya para ahli waris kerajaan yang disebut bangsawan.

Bangsawan-bangsawan itulah yang biasanya nekat melakonkan fragmen Ketoprak sebagai Raja seperti yang kita diskusikan sekarang. Di kampung saya sendiri, di Kedatuan Sidenreng, muncul fenomena demikian, yang dapat dikategorikan sebagai Upaya Revivalistik Tendensius seperti telah dijelaskan tadi oleh Prof. Agus.

Upaya Revivalistik Tendensius dimaksud dapat ditandai dengan terlihatnya upaya seorang bangsawan dalam mencari simpati dan dukungan dari masyarakat dengan menyodorkan argument bahwa dirinya masih darah biru dan menganggap layak untuk melanjutkan tradisi sebagai raja.

Bagi pihak luar, mungkin saja menerima mentah-mentah argumen yang disodorkan, tetapi bagi masyarakat adat atau sesepuh daerah bersangkutan tentu semua dikembalikan pada pakem dan tradisi yang dianut. Di Kedatuan saya, kami mengistilahkan “Anak Pattola” bagi calon pengganti raja dengan menimbang darah biru ayah dan ibunya.

Terlebih bagi kerajaan yang telah memiliki raja seperti di kedatuan saya, pengganti raja adalah jatuh pada pewaris tahta, anak atau saudara kandung. Sementara bangsawan-bangsawan lainnya sebagai Ahli Waris Kedatuan atau kerajaan hanya menempati jabatan-jabatan adat dalam perangkat adat kerajaan.

Jadi menurut saya, fenomena Raja Ketoprak yang muncul di abad postmodernisme sekarang memang cukup menarik untuk dikaji, secara antropolog dan sosiolog dengan melihat perilaku masyarakat kontemporer millenial sekarang yang memanfaatkan media-sosial publik sebagai alat menyampaikan sejumlah argumen dan pencitraan diri sebagai bangsawan yang menganggap diri layak menjadi raja.

Sebelum Firdaus mengakhiri penyampaian pandangannya, mengatakan bahwa, munculnya sejenis Raja-raja Ketoprak belakangan ini, bakal terjadi terus apabila semua organisasi keraton di Indonesia tidak selektif merekrut anggota-anggota baru dengan melakukan verifikasi ketat seperti dilakukan oleh Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) pimpinan PYM. PRA. Arief Natadiningrat, Sultan Sepuh XIV.

Kami menawarkan dengan senang hati, sekiranya memungkinkan terjalin kerjasama antara FSKN dengan Pusat Penelitian Arkeolog Nasional, setidaknya untuk menginput data-data valid setiap kerajaan yang menjadi anggota FSKN.

Untuk Kedatuan kami sendiri, masih memiliki sejumlah unsur penanda eks kerajaan atau Swapraja, antara lain, Struktur Kelembagaan Adat yang dipimpin oleh Addatuang Sidenreng, Istana, Regilia, benda-benda pusaka, makam-makam raja, catatan silsilah.

Selanjutnya, daftar raja-raja yang pernah memangku, selain tempat-tempat yang mengandung nilai historis bagi kedatuan Sidenreng, yang semuanya perlu diselamatkan dan tentunya dapat kami jadikan bahan usulan program-program revitalisasi. (Diah).

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *